PERNYATAAN SIKAP PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH TENTANG UU CIPTA KERJA

11 Oktober 2020
Penulis : PP NA


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan UU Cipta Kerja dengan tergesa pada tanggal 5 Oktober 2020. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, langkah yang dilakukan DPR dan Pemerintah ini telah menorehkan sebuah catatan buruk bagi sejarah perjalanan penegakan konstitusi negara. Nasyiatul Aisyiyah sebagai organisasi otonom putri Muhammadiyah yang bergerak dalam ranah keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan, melihat undang-undang ini akan memberikan dampak yang cukup panjang untuk generasi bangsa dan tatanan hidup bernegara. Untuk itu, Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah menyatakan sikap :

  1. Pengesahan UU Cipta Kerja ini tidak tepat, dimana dilakukan di saat bangsa ini sedang berusaha bangkit dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang menyuarakan penolakannya sehingga terjadi banyak aksi massa dalam jumlah besar dan meningkatkan risiko kesehatan.
  2. Dari aspek formil, pengesahan UU Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Metode pembentukan undang-undang melalui konsep Omnibus Law merupakan konsep yang tidak pernah dianut dalam mekanisme pembentukan undang- undang di Indonesia.
  3. Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, banyak pasal dalam UU Cipta Kerja yangtidak memberikan perlindungan kepada pekerja, namun justru berpeluang membuat posisi pekerja terpinggirkan demi kepentingan investasi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan semangat pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan amanah konstitusi UUD 1945 untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan sosial kepada Warga Negara Indonesia.
  4. UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan banyak perusahaan memilih jenis hubungan kerja dengan sistem outsourcing. Selama ini diketahui bahwa model hubungan kerja di bawah sistem outsourcing tidak pernah menguntungkan pekerja/buruh karena tidak ada kejelasan status hubungan kerja dan hak pekerja yang harus dipenuhi. Hal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan ekonomi Sebuah  keluarga. Maka secara tidak langsung, status pekerjaan outsourcing akan mempengaruhi kelangsungan dan kualitas hidup anak dan keluarga secara umum.
  5. Istilah ambigu dalam pemberian cuti pada UU Cipta Kerja membuka peluang untuk menghapuskan hak pekerja. Termasuk di dalamnya adalah hak-hak maternitas pekerja perempuan, meliputi cuti haid, cuti melahirkan, cuti karena keguguran kandungan, dan juga hak mendapat kesempatan sepatutnya untuk menyusui anak selama waktu bekerja. Hak maternitas ini sebelumnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, merupakan kodrat perempuan, yang dalam hubungan kerja wajib mendapatkan perlindungan hukum, sesuai amanah konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 mengenai Perlindungan Maternitas, sebagai bentuk perwujudan pemenuhan hak yang permasalahan-permasalahan tingginya AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Balita), dan stunting. Bonus demografi yang akan diraih pada tahun 2045 akan sia-sia karena tidak didukung dengan keberpihakan kebijakan yang mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
  6. Banyak pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, sementara dengan status pekerjaan yang tidak jelas, upah minimum yang tidak berstandar, dan ketiadaan perlindungan terhadap pekerja  perempuan  melalui  kebijakan  afirmasi, secara tidak langsung juga mengancam jaminan kehidupan para pekerja perempuan beserta keluarganya.
  7. UU Cipta Kerja tidak mencerminkan  kepedulian  terhadap lingkungan, termasuk kelestarian tumbuhan dan hewan langka. Apabila ada kepentingan perusahaan pada suatu daerah maka kelestarian tumbuhan dan hewan langka tersebut bisa diabaikan. Sementara kelestarian lingkungan adalah syarat penting dalam rangka mempertahankan keseimbangan dan ketersediaan sumber daya alam bangsa secara berkelanjutan yang akan mempengaruhi kelestarian kehidupan yang ada di dalamnya. UU Cipta Kerja juga tidak mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat. Dengan mengutamakan investasi, masyarakat adat akan menjadi korban ketika pembangunan membutuhkan pembukaan lahan dan hutan.
  8. Kami mendesak pemerintah untuk dapat meninjau ulang dan kemudian membatalkan UU Cipta Kerja serta mendengarkan aspirasi berbagai lapisan masyarakat yang terdampak demi masa depan generasi bangsa.

    Demikian pernyataan sikap ini kami buat, semoga semua pemangku kepentingan bisa menerima dan segera mengambil sikap yang tepat demi kebaikan bangsa ini.

    Albirru manittaqa (Kebajikan adalah milik orang-orang yang bertakwa)

Contact Us

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Kantor Yogyakarta

Jalan KHA. Dahlan No 103, Yogyakarta
Kode Pos 55262
  (0274) 411610

Kantor Jakarta

Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta
Kode Pos 10340
  (021) 39899789

Find Us