Perlindungan Anak adalah Cita-cita Muhammadiyah

31 Desember 2019
Penulis : PP NA


NASYIAH.OR.ID, BANTUL -- Berdasarkan survei Nasional Kualitas Pengasuhan anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Nak Indonesia ( KPAI) pada tahun 2015. Tercatatkan hanya 25 persen orang tua yang belajar tentang pengasuhan sebelum memiliki anak. Indeks persiapan pengasuhan, pola komunikasi, akses terhadal media digital dan pencegahan kekerasan masih di bawah 4 (dalam skala 1-5) yang artinya masih jauh dari ideal. Sedangkan Rancangan Undang-Undang Pengasuhan Anak (RUU PA) bukan merupakan salah satu RUU yang menjadi prioritas DPR untuk segera disahkan.

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah sebagai organisasi ramah anak bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan menyelenggarakan Forum Group Discussion Rancangan Undang-Undang Pengasuhan Anak di Laboratorium FH UAD pada Jumat (27/12). FGD ini dilaksanakan terbatas untuk anggota PPNA, dosen FH UAD dan IMM FH UAD.

Menurut Norma Sari, wakil Dekan FH UAD, diskusi ini terarah dengan peserta yang sangat terbatas dan materi diskusinya sangat krusial dan sangat relevan dengan  PPNA yang memiliki jargon organisasi ramah perempuan dan ramah anak.

"FGD tentang RUU Pengasuhan Anak ini relevensinya dengan FH  UAD adalah untuk  menjadi produk hukum berkemajuan yangg dicita-citakan oleh Muhamamdiyah. Merujuk pada hasil rumusan hasil muktamar di Makassar, salah satu item parameternya pembahasan gender dan kaum rentan. Dan anak-anak dipandang sebagai  kelompok rentan, baik rentah terhadap kekerasan, eksploitasi dan lain-lain," ujar Norma Sari yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2012-2016.

Undang-undang Pengasuhan Anak ini adalah bentuk perlindungan anak yang lebih komprehensif. Tentunya, kata Norma, UU ini juga perlu dikritisi agar nanti saat penerapannya berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

“Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1,yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara harus dikaji ulang. Harusnya negara bukan memelihara tapi mengentaskan fakir miskin dan anak terlantar,” tambah Norma Sari.

Definisi pengasuhan anak yang tercantum dalam RUU ini hanya mencakup pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Namun isu tentang kesehatan justru minim dibahas pada RUU Pengasuhan Anak.

Pengasuhan anak bertujuan menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Anak serta perlindungan Anak dari Kekerasan dan diskriminasi. Serta menciptakan sistem Pengasuhan Anak yang komprehensif, terpadu, menetap dan berkelanjutan agar menjamin terwujudnya keselamatan, kesejahteraan, dan partisipasi Anak; dan soal kesehatan anak.

Pada akhirnya , kata Diyah Puspitarini, semua hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak tentunya harus ada sinergitas dan kolaborasi antar orang tua, ormas, lembaga  dan negara. kementrian,

"Untuk mewujudkan anak mendapatkan hak asuh yang layak, harusnya menjadi tugas bersama baik orang tua, masyarakat, lembaga masyrakat maupun negara. Peran berbagai lembaga negara dan kementrian  seperti Kemensos, KPPA, Kemendikbud, dan Kemenkes  sangat diperlukan dan juga perlu dikolaborasikan ” tambah Diyah.

Contact Us

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Kantor Yogyakarta

Jalan KHA. Dahlan No 103, Yogyakarta
Kode Pos 55262
  (0274) 411610

Kantor Jakarta

Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta
Kode Pos 10340
  (021) 39899789

Find Us